Demokrat DIY : Terima Kasih Pak SBY

Tanggal 1 Mei 2018 bertepatan dengan Hari Buruh dan ditetapkan sebagai hari Libur Nasional dan dikenal dengan sebutan May Day. Hari buruh ini adalah sebuah hari libur (di beberapa negara) tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.

Tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan pekerja dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trade and Labor Unions. Belakangan, hari tersebut dikenal dengan May Day.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono resmi menandatangani Keputusan Presiden yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Seluruh dunia memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh.

Di Indonesia, sebenarnya sudah lama Hari Buruh diperingati. Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1948 dinyatakan, “Pada hari 1 Mei, buruh dibebaskan dari kewajiban kerja”. Hal itu membuat Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Namun padan masa Orde Baru, pekerja dilarang memperingatai May Day.

Perjuangan buruh akhirnya membuahkan hasil. Rezim Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional mulai 2014.

Heri Sebayang, SH Ketua DPD Partai Demokrat DIY menyatakan bahwa penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional tersebut sebagai bentuk apresiasi dan keberpihakan Pak SBY kepada para pekerja dan buruh. Pemerintah perlu memperhatikan nasib buruh, yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Memperhatikan nasib buruh tersebut tidak hanya dengan hari libur saja, namun memperhatikan dan memperjuangkan nasib buruh menjadi bagian dari prioritas pemerintah. “Penyediaan lapangan kerja hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi pemimpin di negeri ini” kata Heri.

Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY, secara khusus mengucapkan Terima kasih kepada  presiden ke-6 Bapak SBY yang telah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur Nasional dan menucapkan selamat bagi saudara-saudara kita buruh yang hari libur dan merayakannya.

Lebih lanjut Heri menyatakan, menolak upah murah dan meminta cabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, serta menolak Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama buruh kasar dari Tiongkok. “Kami ingin Presiden Cabut Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA, terutama buruh dari China,” papar Heri.

“Buruh di Indonesia ini sangat besar dan merupakan anak-anak bangsa yang perlu perhatian pemerintah atas nasib mereka”, ujar Heri. (ar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *