Sejarah Partai Demokrat

Sejarah

PEMBENTUKAN DAN BERDIRINYA PARTAI DEMOKRAT

 

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

PENGESAHAN PARTAI DEMOKRAT

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

 


Sejarah Partai Demokrat

Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Partai Demokrat yang didirikan di pusat, terus berkembang dengan pendirian Partai Demokrat tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Embrio akan berdirinya Partai Demokrat di seluruh Provinsi di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 2001 setelah Partai Demokrat resmi didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI.

Tahun 2002, untuk pertama kalinya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberikan tugasdan mandat kepada Fernando Sitorus, guna berkomunikasi dengan koleganya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membentuk kepengurusan Partai Demokrat tingkat Provinsi DIY. Proses komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan tersebut belum maksimal dan belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Disisi lain, kepengurusan tingkat provinsi harus terbentuk dengan waktu yang tidak terlalu lama. Melihat kondisi yang demikian, maka pendiri Partai Demokrat pusat melalui Sukartono Hadi Warsito (salah satu pendiri Partai Demokrat pusat) memberikan mandat kepada H. Djoko Soewindi, SH., mantan anggota DPRD DKI Jakarta dan juga purnawirawan ABRI yang berasal dari Yogyakarta untuk bersama-sama Fernando Sitorus membentuk kepengurusan Partai Demokrat tingkat Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY.

Kolonel Purnawirawan H. Djoko Soewindi, SH. dan Fernando Sitorus terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa koleganya sebagai tindaklanjut tugas dan mandat untuk membentuk kepengurusan Partai Demokrat  tingkat Provinsi DIY. Beberapa diantara kolega tersebut, adalah Budi Prihandoko, Sukardi, dan Benny DS.  Koordinasi dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain di rumah H. Djoko Soewindi, Jl. Palagan km 11,3 Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman dan di Jl. Krasak No. 12 Kotabaru Yogyakarta, rumah Sukardi di Kotabaru, Yogyakarta dan rumah Budi Prihandoko, Banguntapan, Bantul Yogyakarta.

Komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara intensif tersebut, akhirnya terbentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIY dengan ketua Budi Prihandoko dan sekretaris Fernando Sitorus untuk masa bakti 2002-2005 serta Ketua Dewan Pembina Kol. (Purn) H. Djoko Soewindi, SH. Untuk pertama kalinya rumah di Jl. Krasak No. 12 Kotabaru Yogyakarta sebagai kantor sekretariat DPD Partai Demokrat DIY atas kerelaan orang tua dan keluarga besar Kol. (Purn) H. Djoko Soewindi, SH..Setelah terbentuk kepengurusan DPD Partai Demokrat tingkat Provinsi DIY tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimulai dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo,  Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul serta Kabupaten Sleman. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pengurus di tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa di seluruh DIY. Terbentuknya kepengurusan tingkat Provinsi hingga ranting tersebut, dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden pada Tahun 2004. Pada pemilu legislatif Tahun 2004 tersebut, menempatkan Budi Prihandoko sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan DIY. Namun sebelum berakhir masa jabatan sebagai anggota DPR RI, Budi Prihandoko wafat dan digantikan oleh Kol. (Purn) H. Djoko Soewindi, SH. hingga tahun 2009. Sedangkan jabatan Ketua DPD Partai Demokrat DIY, digantikan oleh Bambang hingga berakhirnya periode kepengurusan DPD Partai Demokrat DIY pada Tahun 2005.

Pada tahun 2005, untuk pertama kalinya dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat DIY untuk  memilih Ketua dan Sekretaris dalam satu paket. Musyawarah Daerah merupakan forum musyawarah tertinggi tingkat provinsi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dalam Musda tersebut, terpilih sebagai Ketua GBPH H. Prabukusumo, S.Psi, dan Sekretaris Agus Bastian, SE., MM.. Susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat masa bakti 2005-2010 tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 88/Rev.01/SK/DPP/DPD/PD/V/2006 tertanggal 8 Mei 2006.

Pada tanggal 9 Desember 2010, Ketua DPD Partai Demokrat GBPH Prabukusumo mengundurkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat DIY, yang ditandai dengan penyerahan KTA Partai Demokrat di Kantor DPD Partai Demokrat DIY. Penyerahan KTA dan surat pengunduran diri merupakan “protes” GBPH H. Prabukusumo yang menilai kebijakan Partai Demokrat terkait RUUK Yogyakarta tidak lagi sesuai dengan hati nuraninya. GBPH H. Prabukusumo beralasan pengunduran dirinya tersebut karena ada perbedaan pemahaman tentang RUUK DIY dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Sebagai Putra dari Sri Sultan HB IX, GBPH Prabukusumo ingin memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta seperti yang pernah diperjuangkan almarhum ayahnya. Penyerahan KTA dan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Demokrat dilakukan di hadapan pengurus DPD Partai Demokrat DIY dan sesepuh/pendiri DPD Partai Demokrat DIY H. Djoko Soewindi, SH.. Dalam kesempatan yang sama, dua kader Demokrat ikut mengundurkan diri, yaitu Faraz Umaya yang merupakan wakil ketua IX Bidang Sosial dan Bencana dan  Lulu Budiharjo, Sekretaris bidang IX.

Pengunduran diri tersebut disikapi dengan bijaksana oleh sekretaris dan pengurus DPD Partai Demokat yang lain. Sikap tersebut ditindaklanjuti dengan pengajuan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk melakukan langkah strategis agar tidak terjadi kekosongan ketua DPD Partai Demokrat DIY. Selanjutnya DPP Partai Demokrat menunjuk Sdr. Angelina Sondakh sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua DPD Partai Demokrat DIY hingga terpilihnya ketua definitif dalam Musyawarah Daerah.

Pada hari Rabu, 22 Desember 2010, diselenggarakan Musyawarah Daerah II yang bertempat di ruang Parangkusumo, Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Jl Babarsari, Yogyakarta. Musda dibuka oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) DPD Demokrat Yogyakarta, Angelina Sondakh, Ketua Fraksi Demokrat Jaffar Hafsah, dan anggota Dewan Pembina Hartati Murdaya serta seluruh pengurus DPD, DPC, DPAC dan kader Partai Demokrat se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar melalui Musyawarah Daerah II DPD DIY, berjalan lancar dan lebih cepat dari yang direncanakan. Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Demokrat DIY, Kol. (Purn) H. Sukedi terpilih secara aklamasi menjadi ketua untuk masa bakti 2010-2015. Tujuh pemegang hak suara secara bulat dan aklamasi telah memilih Kol. (Purn) H. Sukedi sebagai ketua DPD. Ketujuh pemegang suara tersebut masing-masing adalah DPP, DPD, dan lima DPC yang meliputi DPC Kabupaten Gunungkidul, DPC Kabupaten Bantul, DPC Kabupaten Kulonprogo, DPC Kabupaten Sleman dan DPC Kota Yogyakarta. Proses penentuan aklamasi itu berlangsung lancar tanpa ada penolakan dari pemegang hak suara, sehingga proses penetapan ketua baru, berjalan lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Terpilihnya Kol. (Purn) H. Sukedi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY masa bakti 2010-2015, sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur, sebagai sekretaris Angelina Sondakh, SE, M.Si dan anggota tim formatur terdiri dari Agus Bastian, SE, MM, H. Sutrisno, SE. dan RM Sinarbiyatnujanat, SE. Tim Formatur tersebut bertugas untuk menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIY masa bakti 2010-2015, kemudian diusulkan kepada DPP Partai Demokrat untuk ditetapkan dalam surat keputusan. Tim formatur Musda II melakukan beberapa rapat untuk melengkapi kepengurusan DPD Partai Demokrat DIY dan pada Rabu, 5 Januari 2011 terpilih Sutan Imran, SH. sebagai Sekretaris dan Bertha Cahyani Hastari Aji, SE, MM. sebagai Bendahara dan beberapa pengurus lain. Susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat DIY tertuang dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor. 41/SK/DPP.PD /DPD/III/2011 tertanggal 31 Maret 2011.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *